Oleh : Rini Handayani, S.H.

post 3 e1614072736929Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) telah mengubah sebagian besar ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), adapun alasan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

  1. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;
  2. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;
  3. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
  4. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) .
  5. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
  6. perusahaan pailit;
  7. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
    • menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/ buruh;
    • membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
    • tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
    • tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
    • memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
    • memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
  8. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;
  9. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
    • mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
    • tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
    • tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
  10. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
  11. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  12. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
  13. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
  14. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
  15. pekerja/buruh meninggal dunia.

Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud penjelasan diatas, dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Pada dasarnya baik, UU Cipta Kerja maupun UU Ketenagakerjaan selalu mengupayakan agar tidak terjadi PHK, namun jika PHK tidak dapat dihindari, menurut Pasal 151 ayat (2) UU Cipta Kerja menyatakan:

“(2)Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.”

Sehingga jika pengusaha ingin melakukan PHK, maka pengusaha terlebih dahulu memberitahukan maksud dan alasan dilakukannya PHK kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, pekerja/buruh dapat menolak PHK tersebut, dan harus dilakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Jika perundingan bipartit tersebut gagal, dapat dilakukan penyelesaian sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 ayat (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan:

“(3)Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerjalserikat buruh.

(4)Dalam hal bipartit Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

dalam pelaksanaan hubungan kerja untuk melindungi perusahaan maka wajib untuk membuat dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Apabila perusahaan hendak melakukan pemutasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran, maka perusahaan harus memberikan surat peringatan dimulai dengan surat peringatan pertama s.d peringatan ketiga (masing-masing surat peringatan berlaku 6 bulan. 
  2. Surat Pemberitahuan akan dilakukannya PHK.
  3. Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh perusahaan dan serahkan oleh pekerja/buruh.
  4. Perjanjian bersama: perjanjian antara perusahaan dan pekerja/buruh dimana buruh menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atas PHK nya.
  5. Surat Perhitungan pesangon.

%d bloggers like this: