Online Single Submission (OSS)



      Pemerintah republik Indonesia mengeluarkan PP Nomor 24 tahun 2018 mengenai OSS. Salah satu mandat dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu menciptakan system baru yang disebut dengan OSS, sebuah platform online yang menerapkan beberapa peraturan izin dalam satu tempat. Hasil dari peraturan yang dikelurkan dalam PP tersebut adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghentikan semua proses dan pengeluaran izin. Sejak tanggal 29 Juni 2018. Semua aturan yang terdapat pada peraturan tersebut sudah berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

      Pada tanggal 9 Juli 2018 yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan suatu sistem yang memudahkan pelaku bisnis dalam mendapatkan izin usaha dari lembaga terkait. Pelaku bisnis dapat mengakses OSS kapanpun dan dimanapun.

      OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan izin berusaha. Kini, pelaku usaha tidak harus pergi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat untuk mengurus berbagai izin usaha. Hanya dengan registrasi di laman OSS serta mengisi data-data yang ada, pelaku usaha mendapatkan perizinan berusaha tidak lebih dari satu jam.

      Dengan dikeluarkannya sistem OSS, adapun perbedaan pengurusan perizinan pada waktu dulu dan sekarang yaitu mengurus izin melalui PTSP masih memiliki sejumlah kelemahan, yaitu masih adanya perizinan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Sedangkan dalam sistem single submission, seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.

Dulu
Terbagi dalam 3 (tiga) waktu

1. Persiapan = izin prinsip/pendaftaran investasi
2. Pembangunan = izin daerah (izin lokasi, izin lingkungan, IMB)
3. Komersial = izin usaha + pemenuhan izin usaha lainnya

Sistem Online Single Submission

Hanya dalam 1 (satu) waktu

1. Persiapan = Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Komitmen
3. Pembangunan/Produksi = Izin Usaha
4. Komitmen
5. Operasional/Komersial = Dalam Rangka Pemenuhuan Izin Lainnya
6. Post Audit

      Produk dari OSS itu sendiri adalah Nomor Izin Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. NIB dapat berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importer (API) dan hak akses kepabeanan. Untuk bidang usaha jasa terkait perdagangan, OSS akan menerbitkan SIUP sebagai izin usahanya. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 NIB. Dalam satu NIB bisa mencakup lebih dari 1 KBLI (jenis kegiatan usaha).

      OSS melayani perizinan untuk semua jenis dan klasifikasi kegiatan usaha PMA, PMDN, Usaha Besar, UMKN, Perseorangan, Commanditaire Vennootschap (CV), Firma dan lainnya. OSS tidak mencakup perijinan sebagai berikut ini:

1. ESDM;
2. Publik Works and Housing (Property Development and Housing Sector);
3. Finance (Machine Import Facility, Tax Holiday, Tax Allowance, Master List);
4. KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing).

Free Consultation







Subscribe

Indonesia Global Law Firm (IGLO)

Indonesia Global Law Firm(IGLO) is a trusted, registered law firm based in jakarta that provides various lawsuit services.

Get In Touch

Address :

GP Plaza 2nd Floor

Jl. Gelora II No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

10270

Phone : +62 81 919 999 809

Fax : +62 212 253 0986

Email : info@iglolaw.com

LinkedIn : iglolaw

Website: www.iglolaw.com